Pengertian dan Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)


Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan terjemahan dari Corporate Social Responsibility (CSR), di mana dalam khasanah pustaka ada banyak istilah yang memiliki makna konseptual yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun tidak ada satu pengertian yang sama, tetapi secara konseptual istilah tersebut menunjuk pada arti pentingnya perusahaan sebagai entitas hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk ikut serta memajukan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh perusahaan tersebut.

Dari penelurusan sejarah, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an setelah beberapa perusahaan multi nasional didirikan.[1]

Definisi CSR sangat menentukan pendekatan audit program CSR. Sayangnya, belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi, diantaranya sebagai berikut:

  1. World Business Council for Sustainable Development: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
  2. International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.
  3. Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.
  4. Canadian Government: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
  5. European Commission: Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
  6. CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.[2]

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berlanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.[3]

CSR menjadi tuntutan tidak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memosisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.[4]

Pengertian komunitas, menurut Wilbur J. Peak, bukan sekadar sekumpulan orang yang tinggal di lokasi yang sama, tetapi juga menunjukkan terjadinya interaksi di dalamnya. Jadi, selain faktor kesamaan lokasi tempat tinggal, komunitas juga merupakan unit sosial yang terbentuk lantaran adanya interaksi di antara mereka.[5]

Waren dan Cottrel menyebutkan, komunitas adalah kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, di mana anggotanya saling berinteraksi, memiliki pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggota-anggotanya.[6]

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dan dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dan kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dan pengelolaan risiko menuju sustainability kegiatan usahanya. Substansi CSR adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik lokal, nasional maupun global. Secara singkat CSR mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktik bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak mengherankan kalau kemudian CSR dianggap sebagai jawaban terhadap praktik bisnis yang melulu mencari untung sebesar-besarnya.[7]

Sifat pengalaman manusia dan interaksinya sangat kompleks. Banyak program pengembangan masyarakat yang berupaya membangun basis masyarakat yang lebih kuat untuk aspek tunggal eksistensi manusia, sekalipun mengabaikan aspek lainnya. Seringkali, pengembangan masyarakat, dengan akar-akarnya dalam kerja sosial konvensional masih memusatkan pada tersedianya pelayanan kemanusiaan berbasis masyarakat (seperti kesehatan, perumahan, perlindungan perempuan, dan rekreasi), tetapi mengabaikan basis ekonomi. Pada sisi lain, banyak proyek pengembangan ekonomi masyarakat berjalan atas dasar asumsi bahwa dan pengembangan ekonomi, semua aspek lainnya akan mengikuti. Oleh karena itu, mereka mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial.[8]

CSR adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya korporat, di mana CSR diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.[9]

Definisi CSR di atas selain meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal (publik eksternal), juga karyawan (publik internal). CSR internal, tentunya agar bisa memberikan kesejahteraan yang baik kepada karyawan.

De facto, ada yang memandang CSR semata-mata sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang, ada pula yang melakukannya sesuai dengan filosofi pendiri, yaitu sekadar filantropi, atau bahkan sesuai hati nurani (perasaan) pemilik perusahaan. Namun, di luar itu ada juga yang benar-benar menerapkan CSR dengan prinsip-prinsip bisnis, yaitu bagaimana agar kewajibannya pada masyarakat tertunaikan dan diterima oleh masyarakat sebagai upaya yang saling menyejahterakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa CSR dilakukan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Sama seperti manusia yang sehari-harinya mempunyai tanggung jawab dalam masyarakatnya, maka perusahaan pun memiliki tanggung jawab moral serupa. Dalam beberapa hal, konsep CSR bahkan telah menyatu dengan manajemen pemasaran, karena gagasan tanggung jawab sosial akan berhadapan dengan persaingan, daya ingat masyarakat, dan respons penerimaan mereka. Dengan kata lain terdapat ”konsumen” dan ”produsen” CSR.[10]

Jane Johnston dan Clara Zawawi. menyatakan:

CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society.

Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.[11]

Lord Holme and Richard Watt, menyatakan:

CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as the local community and society at large.

(CSR adalah komitmen berkelanjutan dan perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas).[12]

 Ghana menyatakan:

CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government. “Lebih lanjut dinyatakan, “…CSR is about business giving back to society.”

Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan para karyawan, komunitas, dan pemerintah. CSR adalah pemberian kembali dan perusahaan kepada masyarakat.[13]

The Europan Model:

The European model is much more focused on operating the core business in a socially responsible way complemented by investment in communities for solid business case reasons. Personally, I believe this model is more sustainable because: (1) Social responsibility become an integral part of the wealth creation process-which if managed properly should enhance the competitiveness of business and maximise the value of wealth creation to society, (2) when time get hard, there is the incentive to practice CSR more and better-if it is a philanthropic exercise which is the peripheral to the main business, it will always be the first thing to go when push comes to shave share

Definisi model Eropa, CSR lebih banyak memfokuskan pada operasional bisnis utama untuk menangani tanggung jawab secara sosial, dilengkapi oleh investasi dalam komunitas untuk alasan-alasan keadaan bisnis yang kokoh. Secara personal, Nor Hadi yakin model ini lebih berkelanjutan, karena:

  1. CSR menjadi bagian integral dan proses penciptaan kesejahteraan, yang jika dikelola secara benar akan meningkatkan daya kompetisi perusahaan dan memaksimalkan nilai penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat;
  2. Ketika waktu berjalan cepat, di sana ada insentif lebih untuk aplikasi CSR dan lebih baik, jika aplikasi filantropik, yang mana yang tadinya hanya perusahaan biasa menjadi perusahaan yang diperhitungkan, hal ini selalu menjadi sesuatu yang pertama kali ketika mendorong untuk menggerakkannya).[14]

Flaherty dalam Nor Hadi berpendapat,

From the economist’s view point the problem of corporate social responsibility is matter of distribution of cost that include not only money cost but also human cost or social cost.[15]

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional dari 30 negara, lewat publikasinya Making Good Business Sense, mendefinisikan CSR:

Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life’ of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

(Definisi ini menunjukkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat luas).[16]

Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan sejak itu hingga sekarang telah mengalami “pengayaan” konsep. Perkembangan konsep CSR yang terjadi selama kurun waktu lima puluh tahun tersebut, tidak pelak lagi telah banyak mengubah orientasi CSR. Bila pada awalnya aktivitas CSR lebih dilandasi oleh kegiatan yang bersifat ‘filantropi’, maka saat ini dilihat bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan “citra perusahaan” yang akan turut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perubahan orientasi CSR ini telah memunculkan konsep baru yang sekarang dikenal dengan nama corporate citizenship.[17]

Penerapan CSR di perusahaan menjadi semakin penting dengan munculnya konsep sustainable development dari World Comission on Environment and Development. Seiring dengan itu maka konsep CSR pun mengalami penyesuaian dan dikembangkan dalam bingkai sustainable development. Hal ini tercermin dari definisi CSR yang diberikan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yakni:

Business contribution to sustainable development and that corporate behaviour must not only ensure returns to share holders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to society and environmental concerns and value.

Sebagai dampak lanjutan penerimaan konsepCSR dalam kerangka sustainable development, maka seluruh dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dilaporkan dalam sustainable report mereka. Sustainable report atau citizenship report ini menjadi cermin yang menggambarkan sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan mereka.[18]

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen (1953), dikembangkan dalam konsep Cost Benefit Ratio versus Social Benefit Ratio, yang di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dikembangkan oleh Email Salim (1956) dengan kesimpulan bahwa “Setiap perusahaan berskala besar hendaknya jangan hanya bermotivasi mencapai profit sebesar-besarnya dengan membandingkan cost dan benefit (least cost combination,); tanpa sama sekali melihat ratio antara cost dengan social benefit (manfaat sosial); keberadaan perusahaan terhadap lingkungan”. Email Salim mengingatkan, jangan sampai perusahaan berskala besar menjadi enclave (pulau) di tengah-tengah samudra kemiskinan, atau perusahaan tidak mampu menjadi sentral pertumbuhan ekonomi lingkungan. Menjadikan perusahaan berskala besar menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan skala besar.[19]

Apa yang menjadi sasaran pembangunan masyarakat sekitar perusahaan besar sehingga menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui program CSR agar benar-benar bermanfaat untuk pemangku kepentingan (masyarakat sekitar, buruh/pekerja, pemerintah/pajak, pemerintah setempat/pertumbuhan ekonomi daerah, pengusaha), haruslah benar-benar dipantau atau diaudit. Ini dimaksudkan agar CSR benar-benar menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan. Muhammad Yunus (pemenang Nobel Perdamaian 2006) dengan konsep SBE (Social Business Entrepreneurship) mengatakan bahwa CSR adalah semata-mata upaya dari perusahaan berskala besar (corporate) untuk bertahan dengan menghindari terjadinya enclave, namun masih tetap memprioritaskan shareholder (pemilik modal/saham) dan tidak sampai pada kesetaraan dan keadilan sosial atau mengurangi kesenjangan sosial. SBE berpihak pada kelompok miskin dengan sikap konkret: Bisnis bukan sekadar mesin pencetak uang (profit motive) semata, tapi berfungsi pula sebagai mesin pencetak kesejahteraan, membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan.[20]

CSR telah memberikan perspektif lain, di mana aktivitas CSR dapat dipandang sebagai persemaian dalam membangun nilai-nilai luhur dan solidaritas bersama tanpa dibatasi sekat-sekat geografis, membedakan tingkatan ekonomi dan lapisan sosial budaya. CSR ibarat oase (mata air di padang pasir) dalam ruang universal yang mempertemukan dua atau lebih korporat yang kompetensinya semakin baik untuk menjadi pemenang pasar. Praktik CSR, utamanya korporat, langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan publik atau masyarakat.[21]

Langkah-langkah CSR: Pertama, analisis situasi, melihat keberadaan dan posisi korporat di mana, termasuk bagaimana citra dan reputasinya di mata masyarakat. Kedua, penetapan tujuan yang nantinya bisa diukur sampai atau tidaknya tujuan program CSR. Ketiga, target publiknya siapa, karena masyarakat terdiri dari berbagai publik. Jadi CSR untuk publik yang nantinya akan mencapai masyarakat secara luas. Keempat, pemilihan media (baik media massa maupun non-massa) harus tepat sesuai dengan target publik tadi. Kelima, pengukuran hasil setiap kegiatan CSR bagi korporat harus dapat diukur keberhasilannya.[22]

CSR dan konsep pemberdayaan (empowerment) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade l970-an, dan terus berkembang sepanjang l980-an hingga l990-an. Kehadiran konsep ini hampir bersamaan dengan munculnya aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian dengan masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik Sekolah Frankfurt. Timbul pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, anti-kemapanan, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan, dan civil society. Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sedarah sejiwa dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran post-modernisme. Aliran ini menitikberatkan sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep ”pemberdayaan” merupakan akibat dan reaksi terhadap alam pikiran tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara.[23]

Di wilayah Asia, konsep CSR berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman yang baik tenang konsep CSR. Sementera itu, di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep CSR pun pada dasarnya semakin meningkatkan lebih baik, ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.[24] Terdapat tiga gambaran umum tentang pelaksanaan CSR di Indonesia, yang pada kenyataannya masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

  1. Konsep pelaksanaan CSR masih bersifat Pendekatan top down dengan frekuensi community engagement yang lebih banyak.
  2. Penerapan CSR lebih banyak bersifat sukarela (bukan mandatory berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah).
  3. Organisasi pengelola CSR masih belum terpadu (unsur-unsur sosial, lingkungan, etika bisnis, profit). [25]

Ada banyak pendekatan (approaches) terhadap pelaksanaan CSR, namun diantara berbagai pendekatan tersebut yang paling lazim adalah philanthropy approach (pendekatan kedermawaan). Melalui pendekatan ini, perusahaan memberikan donasi (bantuan) uang dan/atau menyalurkan sumbangan kepada organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat setempat serta mengembangkan masyarakat dilingkungan perusahaan. Namun pendekatan ini banyak mendapat kritik dan tidak terlalu disukai oleh beberapa perusahaan, oleh karena relasi yang terbangun adalah subject to object. Perusahaan adalah subjek dalam program CSR dan masyarakat disekitarnya adalah objeknya.[26]

Untuk itu kemudian berkembang pendekatan lain terhadap program CSR, yaitu pendekatan masyarakat berbasis pengembangan (community-based development approach). Pendekatan lain yang juga berkembang adalah “creating share value approach”. The shared value approach adalah pendekataan yang didasarkan pada gagasan bahwa ada sifat saling ketergantungan antara keberhasilan pada kesejahteraaan sosial dengan keberhasilan pada perusahaan.

A business needs a healthy, educated workforce, sustainable resources and adept government to compete effectively. For society to thrive, profitable and competitive businesses must be developed and supported  to create income, wealth, tax revenues, and opportunities  for philanthropy”.

Sedang community-based development approach adalah pendekatan yang berorientasi pada kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan dengan tujuan untuk kebaikan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pendekatan yang terakhir ini sejatinya memposisikan relasi yang terbangun adalah subject to subject.[27]

Pada awal gerakan modernisme, CSR dan konsep pemberdayan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai powerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi, dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (humanisme). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang hanya bermuara pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo-marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industnialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak pada manusia dan kemanusiaan.[28]

Terdapat lima dasar dari Corporate Social Responsibility Management Sistem Standards (CSR MSSs) yang muncul dari Customer Protection dalam Global Market Working Group Report sebagai dasar untuk penerapan yang efektif pada setiap prinsip corporate social responsibility:

  1. Mengidentifikasi dan menyeleksi substansi dan norma dan prinsip yang relevan oleh ribuan perusahaan;
  2. Cara-cara mendekatkan jarak antar-stakeholder oleh aktivitas perusahaan dalam kaitannya dengan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pendekatan dalam implementasi;
  3. Proses dan sistem untuk menjamin efektivitas operasional dari komitmen CSR;
  4. Teknik-teknik untuk verifikasi kemajuan ke depan dan komitmen corporate rerponsihilityl
  5. Teknik-teknik untuk stakeholder dan laporan publik serta komunikasi. Pendekatan efektif bagi CSR akan mengaitkan kelima elemen tersebut dan juga akan fleksibel serta praktis. Jadi sangat berguna bagi perusahaan dalam memperluas lingkungan usaha yang ada tanpa mengesampingkan pengertian dan pemahamannya terhadap komunitas lokal dan komunitas dalam lingkup masyarakat.[29]

Bicara tentang CSR adalah bicara tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya korporat. CSR diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas.[30] Menurut Komala, merujuk kepada definisi CSR itu, berarti Perguruan Tinggi Negeri selain meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal (publik eksternal), juga karyawan (publik internal: civitas academica), setidaknya karyawan administrasi (tata usaha) dan karyawan dosen (staf pengajar) dan mahasiswa (peserta didik). CSR Perguruan Tinggi Negeri untuk karyawan administrasi dan dosen, tentunya dalam bentuk memberikan kesejahteraan yang lebih layak.[31]

Prinsip CSR seharusya berpijak pada pemberdayaan masyarakat sekitar dengan fokus perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kerusakan alam. Sebab disadari atau tidak, industri berperanan dalam pemiskinan masyarakat dan perusakan alam. Sayangnya di kawasan Bandung Selatan belum banyak industri yang menjalankan CSR, karena mereka beranggapan bahwa CSR merupakan kewajiban individual dan bukan kewajiban perusahaan. Padahal CSR tidak hanya bermanfaat bagi warga. Dengan adanya CSR, perusahaan juga mendapat keuntungan. Contohnya adalah kepercayaan dari masyarakat dan terjalinnya hubungan yang “mesra” dengan warga dan pemerintah, sehingga memberikan rasa nyaman bagi perusahaan. Dengan CSR, baik perusahaan maupun warga di sekitar Bandung Selatan tentu akan mendapat keuntungan.[32]

CSR memandang masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar daerah operasional perusahaan, sebagai bagian dari proses produksi. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan lingkungan dan kualitas hidup mereka. Tanggung jawab ini makin besar pada perusahaan-perusahaan yang menjadikan masyarakat sekaligus sebagai pasar bagi produknya.

Di Indonesia, praktik CSR mengambil dua bentuk, yaitu:

  1. Tanggung jawab institusional perusahaan yang terikat dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, BUMN disyaratkan memberikan sumbangan dari keuntungan tahunan, atau pengusaha Hak Penguasaan Hutan (HPH) diwajibkan melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan.
  2. Tanggung jawab sukarela yang tidak terikat dengan peraruran perundang-undangan, tetapi dianggap penting dikerjakan perusahaan, baik oleh kebutuhan internal perusahaan maupun pertimbangan moral, sosial dan kemanusiaan. Jika di Indonesia CSR masih dianggap program “iseng-iseng berhadiah’, maka di beberapa negara industri maju, CSR sudah menjadi bagian penting dari strategi bisnis.[33]

Implementasi CSR di beberapa negara kiranya dapat dijadikan referensi, seperti: Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, jender, korupsi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, maka negara mengembangkan regulasi guna mengatur CSR tersebut. Di Australia, misalnya, perusahaan diwajibkan membuat laporan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial dan RAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, dan proteksi lingkungan. Belajar dari pengalaman di negara-negara tersebut dan mengacu pada internalisasi externality, maka CSR perlu diatur secara formal.[34]

CSR korporasi yang selama ini dilakukan berdasarkan prinsip sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philantrophy) dinilai sudah tidak relevan lagi. Inilah kegelisahan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan Global Compact di Jenewa, Swiss. Korporasi dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap persoalan sosial seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan komunitas. Demikian juga halnya di Indonesia,  pencantuman kewajiban CSR bagi perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, banyak ditentang oleh korporat.[35] Masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi karena masyarakat sesungguhnya ”pemegang saham” bagi wilayah hukum yang dijadikan operasional korporasi. Menolak kehadiran korporasi yang dikategorikan masuk ”daftar hitam” merupakan tindakan yang bijak dan baik demi kemanusiaan, walaupun kadang sulit melakukannya sebab korporasi sangat lihai menyuap pejabat negara untuk mendapatkan izin operasi.[36]

Kegiatan CSR korporat merupakan salah satu dedikasi perusahaan sebagai upaya ”balas budi” kepada stakeholder (publik pemangku kepentingan) yang memerlukan pemberdayaan supaya lebih maju, setelah sang korporat meraup keuntungan cukup banyak dalam kiprah bisnisnya. Banyak kegiatan CSR korporat untuk publik eksternal, seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pengrajin yang ada di sekitar perusahaan, apakah itu dengan mengadakan pelatihan, cara membuat pembukuan, penerimaan dan penjualan yang sesuai dengan standar, pelatihan membuka pasar baru dengan cara membuat media online (cyber marketting, dengan tujuan selling product dan cyber public relations dengan tujuan image building atau membangun citra merek atau citra produk). Kegiatan lainnya yang juga dapat dilakukan, misalnya, membantu fasilitas perpustakaan sekolah agar meningkatkan wawasan para siswa, memberikan bimbingan belajar gratis masuk perguruan tinggi. Banyak sekali program CSR korporat yang lebih berorentasi ke publik eksternal. Memang perlu dibuat strategi pencitraan korporat melalui CSR, dalam bentuk planning dan programming yang matang dengan melakukan langkah-langkah: pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi publik, pemilihan media dan teknik public relations, perencanaan anggaran, dan pengukuran hasil. Kegiatan CSR sendiri bisa dalam tiga bentuk: events, campaign, program.[37]
Sementara perusahaan lain, memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada industri kecil dan menengah dalam memilih dan mengolah bahan baku logam untuk memproduksi parts atau suku cadang sepeda motor dan mobil. Perusahaan juga memberikan pelatihan keterampilan pengecatan dan pengelasan yang terbaik yang dibutuhkan oleh dunia otomotif, serta pemasaran, permodalan, dan penataan pelaporan keuangan yang baik.[38]

Baca juga:

Pengertian dan Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Model Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Teori-Teori Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dari Berbagai Perspektif


[1]Tri Budiyono, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga, 2011, hal.108.  

[2] Martono Anggusti, Tanggung Jwaab Sosial Perusahaan, Book Terrace & Library, Bandung, 2010, hal. 9-10.

[3] Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

[4] Reza Rahman, Corporate Social Responsibiliy: Antara Teori dan Kenyataan. MedPress, Yogayakarta, 2009, hal. 1.

[5] Iriantara, dalam Reza Rahman, Corporate Social Responsibiliy: Antara Teori dan Kenyataan. MedPress, Yogayakarta, 2009, hal. 1.

[6] Reza Rahman, Corporate Social Responsibiliy: Antara Teori dan Kenyataan. MedPress, Yogayakarta, 2009, hal. 1

[7] Ernie Tisnawati Sule, dalam Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility,  Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. vii-viii

[8] Jim Ife dan Frank Tesoriero. Community Development: Alternatf Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Penerjemah: Sastrawan manulang, dkk. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 409-410.

[9] Sankat, Clemen K, dalam Arif Budimanta, dkk., Corporate Social Rerponsibility: Jawaban bagi model Pembangunan Indonesia Masa Kini. ICSD, Jakarta, 2004, hal. 72.

[10] Rhenald Kasali, dalam Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility,  Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.ix-x

[11] Jane Johnston dan Clara Zawawi. Public Relations: Theorj And Practice. Crows Nest NSW Australia: Allen & Unwin, 2004, dalam Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu., Yogyakarta, 2011, hal. 46.

[12] Holme and Richard Watt, dalam Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 46.

[13] Ghana, dalam Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu., Yogyakarta, 2011, hal. 46.

[14] The European Model, dalam Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu., Yogyakarta, 2011, hal. 47.

[15] Flaherty dalam Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu., Yogyakarta, 2011, hal. 47.

[16] Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu., Yogyakarta, 2011, hal. 47-48.

[17] Tanri Abeng, dalam Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. xi.

[18] Ibid. hal. xi-xii.

[19] Soeharsono Sagir, Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility,Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. xiii.

[20] Soeharsono Sagir, dalam Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility,  Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. xiv.

[21] Widyanto, 2007, Surat Kabar Harian Kompas, 24 Mei, dalam Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 41.

[22] Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 41.

[23] Pranarka dan Vidhyandika, dalam Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung, 2004, hal. 1.

[24] Arif  Budimanta, Corporate Social Responsibility: Realita dan Perkembangan, diakses dari http://abudimanta.wordpress.com/

[25] Ibid.

[26] Tri Budiyono, op. cit, hal.110-111.  

[27] Ibid., hal.111.

[28] Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung, 2004.

[29] Arif Budimanta, dkk., Corporate Social Rerponsibility: Jawaban bagi model Pembangunan Indonesia Masa Kini. ICSD, Jakarta, 2004, hal. 81-85.

[30] Budimanta, dalam Lukiati Komala, “Perkuat Corporate Social Responsibility PTN.” Artikel Opini, Pikiran Rakyat, 8 Oktober 2007.

[31] Lukiati Komala, “Perkuat Corporate Social Responsibility PTN.” Artikel Opini, Pikiran Rakyat, 8 Oktober 2007.

[32] Emi, “CSR dan Pemberdayaan Masyarakat.” Artikel Opini, Kompas, 11 Februari 2008.

[33] Dwijoko Widiyanto, “Rehabilitasi DAS Citarum”, Artikel Opini, Kompas, 24 Mei 2007.

[34] Mulyadi Sumarto, “CSR Layaknya Buah Simalakama”, Artikel Opini, Kompas, 15 Agustus 2007.

[35] Ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), namun menurut MK ketentuan Pasal 74 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[36] Mukti Fajar N.D., “Tindakan Amoral Korporasi.”, Artikel Opini, Kompas, 15 Agustus. 2007.

[37] Lukiati Komala, “Strategi Pencitraan Korporat Melalui CSR”, Artikel Opini, Pikiran Rakyat, 25 November 2009.

[38] Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 46-47.